Ranwal RPJMD 2019-2024 Dikonsultasikan ke Publik

Ranwal RPJMD 2019-2024 Dikonsultasikan ke Publik

Sofifi- Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin menunjukan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya untuk mendapat masukan dan pembobotan pada Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Provinsi Maluku Utara. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)pada kamis (13/6) menggelar Forum Konsultasi Publik yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda, Syamsudin Banyo, menjelaskan bahwa melalui forum ini diharapkan ada masukan dari berbagai stakeholder agar ada pembobotan pada draft yang ada.

"tahapan penyusunan RPJMD ini masih panjang, kita berharap ada keterlibatan dan masukan dr semua stakeholder, dr Ranwal ini akan menjadi Rancangan, lalu jadi Rancangan Akhir, hingga ditetapkan dengan Perda sebagai RPJMD" jelas Banyo.

Sementara itu, Husnullah Pangeran, selaku salah satu tenaga ahli tim penyusunan RPJMD dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Draft Ranwal RPJMD ini, pihaknya berusaha menjabarkan keinginan-keinginan kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tercantum dalam Visi Misi kedalam Tujuan, Sasaran serta Indikator yang terukur.

"Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah Maluku Utara Sejahtera 2024, yang dijabarkan kedalam 5 Misi, Tujuan-tujuan, Sasaran dan Masing Masing Indikatornya" terang Husnullah.

Menanggapi hal itu, Asrul Rasyid Ichsan, sekretaris KADIN Maluku Utara Dan Juga Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara menyebutkan, bahwa forum ini sangat penting dan harus diseriusi. Baginya, melalui RPJMD inilah janji janji politik dan visi misi KH Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Al Yasin Ali, M.MT dapat diimplementasikan.

"melalui RPJMD ini kita harapkan selain disusun program dan kegiatan juga bisa diprediksi perubahan perubahan dalam lima tahun kedepan, apalagi dengan perkembangan yang sangat cepat saat ini kita butuh masukan dr berbagai pihak" kata Ichsan.

Hadir pada forum Konsultasi Publik ini Perguruan Tinggi, BPKP, BPS, Bea Cukai, KADIN Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan stakeholder lainnya. (Humas Prov Malut Biro PKKP)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

03 Oct-2022
Festival Literasi

10;00 - Aula Nuku Lantai 2 Kantor Gubernur Sofifi

03 Oct-2022
Pemeriksaan PDTT Atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan 2022

10:00-selesai - Menyesuaikan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

06 Oct-2022
Deklarasi Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara Pasca Konsultasi Publik

13:30 - Selesai - Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur, Jln Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No 1 Sofifi Maluku Uta

Ruang Multimedia