Buka Rakor Reaktivasi Kepesertaan PBI JK, Asisten II Sampaikan Harapan Gubernur

Buka Rakor Reaktivasi Kepesertaan PBI JK, Asisten II Sampaikan Harapan Gubernur

TERNATE, - Mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Asisiten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryati Hatari, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengusulan dan Reaktivasi Kepesertaan PBI JK Se-Maluku Utara tahun 2025, bertempat di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Kamis (7/8/25)

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II, Gubernur Sherly menyampaikan bahwa dalam penanganan kemiskinan ada beberapa program yang menjadi fokus Pemerintah, salah satunya adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan tujuan untuk melindungi penduduk miskin dari ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi melalui JKN.

Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, program JKN merupakan program strategi nasional yang targetnya pada tahun 2025 ini, mencakup 98,6% peserta dari total seluruh penduduk indonesia dengan 80% peserta aktif," sebut Sri Haryati.

Pencapaian target ini, lanjut Sri Haryati, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Salah satu kebijakan dalam program JKN ini adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan melalui kontribusi pemerintah daerah.

"Agar data PBI-JK valid, maka data PBI-JK harus terus dilakukan pemutakhiran data secara periodik," ucap Sri Haryati.

Ia katakan, Peran Pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota sangat penting diperlukan, karena untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima PBI-JK dan aktif mengusulkan masyarakat miskin dan tidak mampu, serta melakukan evaluasi kelayakan kepada masyarakat yang telah menjadi peserta PBI-JK.

"Saya berharap kepada semua stakeholder agar memperhatikan Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang tiga hal yang menjadi prioritas program JKN yaitu pencapaian universal health coverage (UHC), kedua, akses pelayanan yang merata, serta berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi "harapnya.

Hadiri dalam kegiatan ini, Ketua Tim Pengelola PBI JK-Pusat dan teknologi
informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Septian, Asisten Deputi Bidang kepesertaan dan mutu
layanan Kepwil X BPJS Kesehatan, Nurindah Maharyani, Deputi bidang kebijakan dan data peserta BPJS kesehatan, Andi Afgal, Kepala Dinas Sosial Prov Malut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ternate Dr. Merita
Oktaviane Rondonumu, Statistisi Ahli Pertama BPS Prov. Malut M. Rifqi, serta undangan lainnya. (AdpimMalut25)

©MalutProv

Berita Terkait

Berita Terpopuler

21
Jul 2025
Acara Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
11.00 - Wairoro, Halmahera Tengah
Hadir
30
Jul 2025
Penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP
10.00 - Jakarta
Hadir
22
Jul 2025
Pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
10.00 - Rumah Jabatan Gubernur, Ternate
Hadir
30
Jul 2025
Penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan Fakultas Kedokteran UI
10.00 - Ternate
Hadir

Ruang Multimedia

Link