Meniti Jalan Ketahanan Pangan Malut Lewat NBM Terbarukan

RP/I/23.10.2025/PROVMALUT
#Meniti Jalan Ketahanan Pangan Malut Lewat NBM Terbarukan.#

SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat strategi ketahanan pangan daerah dengan mengembangkan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diperbarui secara berkala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanan kegiatan yang berdampak positif bagi stabilitas kebutuhan pangan daerah ini dilaksanakan, di Aula Yusmar Hotel, pada Kamis (23/10) yang dihadiri oleh, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara beserta Jajaran, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Bagian Protokol, Petugas Penyusun Neraca Pangan se-Maluku Utara dan menghadirkan narasumber dari Bappeda, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan berlangsung secara khidmat tanpa kendala yang berarti.

Neraca Bahan Makanan (NBM) sangat penting kaitannya untuk mengetahui volume penyediaan, penggunaan serta ketersediaan bahan makanan dalam suatu daerah, demikian ucap Asisten I Setda, Kadri La Etje saat menyampaiakn sambutan resmi Gubernur Maluku Utara.

Kadri mengungkapkan bahwa NBM merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 114 yang musti dilaksanakan. “Jadi dalam UU tersebut mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengem-bangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi" jelasnya.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Dheni Tjan berujar bahwa NBM merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi, kebutuhan, dan kekurangan pangan daerah secara menyeluruh.

Informasi yang berhasil dihimpun, bahwa Komoditas yang menjadi fokus dalam penyusunan NBM antara lain beras, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, sayur dan buah lokal, daging ayam, ikan, telur, hingga minyak nabati. Menurutnya, komoditas tersebut mencerminkan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari sekaligus menjadi potensi unggulan lokal yang layak dikembangkan.

Dikatakan Kadri, tantangan terberat dalam penyusunan NBM ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah ketersediaan data. "Antara tidak diproduksi oleh wilayah tersebut atau diproduksi namun tidak tercatat, disitu letak masalahnya" maka pada bimtek yang dilaksanakan dari tanggal 22-23 tersebut, Asisten I berharap aparat penyusun NBM dapat mengambil langkah-langkah strategis guna penyempurnaan NBM provinsi dan kabupaten.

Sebagai informasi, NBM menjadi rujukan bahan perumusan kebijakan dibidang pangan dan gizi, perencanaan produksi/pengadaan pangan dalam upaya pemantapan ketersediaan pangan, dan evaluasi kebijakan pengadaan dan penggunaan pangan serta salah satu target indikator kinerja pemerintah daerah.

Selain itu NBM dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai informasi ketersediaan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun peneliti. Salam Pangan! (Humas/Adpim)

Dokumentasi Kegiatan Klil Di sini