Pemprov Maluku Utara Gelar Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Laut Kelas Ekonomi, Bentuk Tim Khusus dan Siapkan Usulan ke BPH Migas

SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Laut Kelas Ekonomi di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur, Senin (15/09). Rapat ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryanti Hatari, yang mewakili Gubernur Maluku Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor transportasi laut, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah daerah, operator pelayaran, asosiasi pengusaha, BUMN terkait energi dan asuransi, aparat pengawasan dan keamanan, serta lembaga pelabuhan dan perhubungan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Ir. Sri Haryanti Hatari menyampaikan pentingnya upaya penyesuaian tarif angkutan laut yang tidak hanya mempertimbangkan kelayakan usaha operator, tetapi juga daya beli masyarakat sebagai pengguna utama transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Sejumlah Keputusan Strategis Diambil

Melalui diskusi dan masukan dari para peserta, rapat menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyesuaian Tarif Angkutan Laut, yang akan bertugas merumuskan struktur tarif baru berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.

2. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Kecil oleh Sekretaris Daerah sebagai dasar hukum operasional tim tersebut.

3. Pengumpulan dan Validasi Data Teknis sebagai bahan usulan resmi ke BPH Migas, terutama terkait kebutuhan dan distribusi BBM bersubsidi bagi angkutan laut.

4. Penegasan Wilayah Operasional Operator Angkutan, khususnya bagi RPK(Rencana Pengoperasian Kapal), untuk memastikan pengambilan BBM dilakukan dari wilayah sesuai tempat operasinya.

5. Tindak lanjut lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, sambil menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut dari Gubernur Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi berharap, langkah-langkah ini dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan tarif dan operasional transportasi laut, serta memastikan layanan transportasi yang lebih terjangkau, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (aul-red)