Perkuat Sinergitas Lintas Sektor, Tim GTRA Malut Lakukan Rapat Integrasi

TERNATE- Dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan akses Gugus Tugas Reforma Agraria, maka Kanwil BPN Maluku Utara melaksanakan Rapat Integrasi penataan aset dan pengembangan akses Tim GTRA Provinsi Maluku Utara, bertempat di Auditorium Kantor KPKNL, Rabu (6/8/25)

Kegiatan rapat integrasi ini, dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ir.Sri Haryati Hatari, M.Si. mewakili Gubernur Maluku Utara, Kanwil BPN Malut, para Kapala OPD Malut, para  Kabid di BPN Malut, Staf Ahli bid Agraria Unkhair Ternate, para peserta rapat, serta undangan lainya.

Asisten II, Sri Haryati saat membacakan sambutan Gubernur, mengatakan, bahwa kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai sektor hari ini menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap pelaksanaan Reforma Agraria bukan hanya formalitas administratif, tetapi sungguh-sungguh berorientasi pada penyelesaian masalah struktural agraria di Provinsi Maluku Utara.

Sri menyebut, salah satu program forum koordinasi lintas sekor yaitu adanya Gugus Tugas Reforma Agraria. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025 telah dibentuk dan ditetapkan pada Mei 2025. 

"Saya berharap agar Tim GTRA Provinsi Maluku Utara dapat memberikan kontribusi terutama untuk penataan aset dan akses secara adil dan berkelanjutan sesuai yang di amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018," ucap Sri Haryati.

Dirinya sampaikan, Reforma Agraria adalah satu dari agenda prioritas nasional yang berakar dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar distribusi tanah, Reforma Agraria adalah upaya menyeluruh untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, berkelanjutan, serta produktif.

Di Provinsi Maluku Utara, lanjut Sri Haryati, tantangan Reforma Agraria memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah kami yang bercorak kepulauan, dengan karakteristik geografis yang beragam, masyarakat adat yang kuat, serta potensi agraria yang besar namun belum sepenuhnya termanfaatkan, menjadikan pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan adaptif.

Ia juga menyampaikan, seperti yang disampikan oleh Gubernur Maluku Utara pada Rapat Koordinasi Awal, bahwa masih banyak masyarakat, terutama petani kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro di desa-desa yang belum memiliki legalitas atas tanah yang mereka kelola. Bahkan tak sedikit yang tinggal dan menggantungkan hidup di atas lahan-lahan yang statusnya belum jelas, atau yang berada dalam konflik penguasaan. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa penataan aset harus dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan partisipatif.

"Reforma Agraria harus menjadi pintu masuk untuk ekonomi kerakyatan,"ucap Sri Haryati.

"Marilah kita jadikan rapat hari ini bukan hanya seremonial, tetapi sebagai langkah awal yang tegas menuju percepatan Reforma Agraria yang menyentuh rakyat secara nyata, Reforma Agraria harus menjadi pintu masuk untuk ekonomi kerakyatan,"pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Maluku Utara, Lalu Harisandi dalam sambutannya mengatakan, sebagai Provinsi Kepulauan yang wilayah
lautan mencapai 70% jauh lebih luas dari pada daratan, Provinsi Maluku Utara tentunya memiliki tantangan tersendiri.

Kami sangat optimis bahwa dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat, berbagai program terutama yang berkaitan dengan Reforma Agraria akan terwujud, dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Maluku Utara sebagai daerah maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,"ujar Lalu.

Lalu juga katakan, bawa reforma agraria bukan sekadar program membagikan serifikat tanah. Lebih daripada itu, Reforma Agraria merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan keadilan agraria melalui penataan pengembangan akses aset demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kepastian
hukum, serta mendorong produktivitas wilayah di Provinsi Maluku Utara.

"Pendataan potensi TORA dan pengembangan akses tahun 2025, Kanwil BPN memfokuskan pada 2 lokasi yaitu Kabupaten Halut yang merupakan hasil inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan Kabupaten Halsel dengan potensi TORA PKH Alokasi 20% perkebunan PT.Gelora Mandiri Membangun," pungkasnya.(AdpimMalut25)