Pulau Maitara dicanangkan Bebas Dari Pornografi Anak

Pulau Maitara dicanangkan Bebas Dari Pornografi Anak

Tidore-Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan,telah dicanangkan sebagai salah satu Pulau di Maluku Utara yang terbebas pornografi anak. Pelaksanaan kegiatan pencanangan Pulau Maitara bebas Pornografi anak yang diselenggarkan oleh Pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan perempuaan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada kamis (24/9), sebagai upaya untuk mengedukasi anak serta memberikan perlindungan bagi tumbuh kembang anak.

Laporan Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut, Musrifah Alhadar menyampaikan, Penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan UNICEF Tahun 2014 menunjukan sebagian besar anak dan remaja, baik dipedesaan dan perkotaan telah terpapar dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar.

Menurutnya, Penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-situs semacam itu tersedia sangat banyak dalam dunia maya. Hal ini terlihat dari masuknya situs-situs porno diserach engine sebagai ‘Top 10 Website’ yang paling banyak dikunjungi. Dengan Melihat jumlah pengakses situs-situs porno diinternet yang cenderung meningkat dari hari ke hari,maka perlu diwaspadai dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal si pengguna termasuk dampaknya pada anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai objek pornografi.

"Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ada penanganan serius oleh pemerintah maupun dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dan juga dari masyarakat yang berada dalam suatu wilayah dimana anak itu berada,". Ungkapnya.

Untuk itu keinginan yang suci ini dimulai dari Pulau kecil bernama “Pulau Maitara” yang lebih familiar dikenal dengan Pulau Uang Seribu adalah salah satu Pulau yang ada di Kota Tidore Kepulaun yang berada diantara Pulau Tidore dan Ternate, yang terdapat 4 Desa yakni, Desa Maitara, Desa Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah dan Desa Maitara Utara.

Pelaksanaan kegiatan dikemas dengan mengusung konsep “Seribu Mimpi Maitara (SerbuMMI) Untuk Anak Maluku Utara, dengan harapan agar mimpi-mimpi anak-anak Maluku Utara akan dimulai dari Pulau Uang Seribu Ini, dengan Kunjungan Ibu Menteri Bintang Puspayogo ke Pulau kecil ini, yang akan memberikan inspirasi tersendiri dan semangat untuk Pemerintah dan masyarakat Maluku utara untuk berkomitment dalam memenuhi kepentingan terbaik anak. Jelasnya

Sementara itu sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Staf Ahli Idham Umasangaji menyampaikan, Maluku Utara dengan jumlah anak kurang lebih sebanyak 461.621 pada Tahun lalu, 37.402 anak tersebut berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara ini. Dari data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara. Dengan kondisi tersebut, kami sangat mendukung Pencanangan Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi dan berharap menjadi Pilot Project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan Perlindungan Anak khususnya dari bahaya Pornografi serta berharap kepada Aparatur Desa dan semua elemen Masyarakat berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak.

Dikatakannya, mewujudkan pulau bebas Pornografi bukan berarti Kita menolak pekembangan informasi khususnya melalui internet, namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur Masyarakat, Pemerintah dan Anak itu sendiri untuk berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan Pornografi.

"Untuk itu kami mengajak semua pihak mulai dari Orang Tua, Guru, hingga Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman Pornografi dengan bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi ke depan,". Pintahnya

Olehnya itu, atas nama Pemerintah privinsi Maluku Utara sangat berharap dengan peran serta Masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak, maka akan semakin menunjang terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah Kita sekalian.

Sementara Sambutan Menteri PPPA yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar SH menyampaikan, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusianya, menurutnya tidak ada negara maju tanpa sumberdaya manusia yang berkualitas. Dikatakannya, investasi yang terbesar di indonesia berada di tangan 30,1% atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil sensus BPS tahun 2018.

"Dari angka tersebut pentingnya kita memenuhi hak-hak anak," Ucapnya.

Selain itu, Nahar juga menjelaskan di Maluku Utara saat ini telah dicanangkan delapan Desa Bebas Pornografi. Untuk itu dirinya berharap, kedepan semakin banyak lagi desa/kelurahan di Maluku Utara yang memberikan komitmenya dalam mencegah pornografi anak," pintahnya.

"Harap diperhatikan, kegiatan ini jangan hanya sebatas serimonial saja tetapi benar-benar disertai dengan langkah konkrit. Untuk itu peningkatan kapasitas perangkat di empat desa sangat dibutuhkan.

Dirinya juga menambahkan, saat ini kementerian PPPA telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah diturunkan kedalam berbagai undang-undang yang salah satunya undang-undang perlindungan anak.

Kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga dirangkaikan dengan pembacaan Komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi, Penandatangan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Malut, Pengukuhan Bunda Forum Anak Maluku Utara kepda Ibu Hj Faoniah Jauhar Kasuba disertai dengan penyerahan Cendramata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan ikan fufu) hasil produk lokal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim beserta Wakil Walikota Muhammad Senen, Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman, Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, Forkopimda Malut/Kota Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh masyarakat setempat. (Hms)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

03 Oct-2022
Festival Literasi

10;00 - Aula Nuku Lantai 2 Kantor Gubernur Sofifi

03 Oct-2022
Pemeriksaan PDTT Atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan 2022

10:00-selesai - Menyesuaikan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

06 Oct-2022
Deklarasi Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara Pasca Konsultasi Publik

13:30 - Selesai - Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur, Jln Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No 1 Sofifi Maluku Uta

Ruang Multimedia