Ranwal RPJMD 2019-2024 Dikonsultasikan ke Publik

Ranwal RPJMD 2019-2024 Dikonsultasikan ke Publik

Sofifi- Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin menunjukan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya untuk mendapat masukan dan pembobotan pada Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Provinsi Maluku Utara. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)pada kamis (13/6) menggelar Forum Konsultasi Publik yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda, Syamsudin Banyo, menjelaskan bahwa melalui forum ini diharapkan ada masukan dari berbagai stakeholder agar ada pembobotan pada draft yang ada.

"tahapan penyusunan RPJMD ini masih panjang, kita berharap ada keterlibatan dan masukan dr semua stakeholder, dr Ranwal ini akan menjadi Rancangan, lalu jadi Rancangan Akhir, hingga ditetapkan dengan Perda sebagai RPJMD" jelas Banyo.

Sementara itu, Husnullah Pangeran, selaku salah satu tenaga ahli tim penyusunan RPJMD dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Draft Ranwal RPJMD ini, pihaknya berusaha menjabarkan keinginan-keinginan kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tercantum dalam Visi Misi kedalam Tujuan, Sasaran serta Indikator yang terukur.

"Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah Maluku Utara Sejahtera 2024, yang dijabarkan kedalam 5 Misi, Tujuan-tujuan, Sasaran dan Masing Masing Indikatornya" terang Husnullah.

Menanggapi hal itu, Asrul Rasyid Ichsan, sekretaris KADIN Maluku Utara Dan Juga Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara menyebutkan, bahwa forum ini sangat penting dan harus diseriusi. Baginya, melalui RPJMD inilah janji janji politik dan visi misi KH Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Al Yasin Ali, M.MT dapat diimplementasikan.

"melalui RPJMD ini kita harapkan selain disusun program dan kegiatan juga bisa diprediksi perubahan perubahan dalam lima tahun kedepan, apalagi dengan perkembangan yang sangat cepat saat ini kita butuh masukan dr berbagai pihak" kata Ichsan.

Hadir pada forum Konsultasi Publik ini Perguruan Tinggi, BPKP, BPS, Bea Cukai, KADIN Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan stakeholder lainnya. (Humas Prov Malut Biro PKKP)

©MalutProv

Berita Terkait

Berita Terpopuler

21
Jul 2025
Acara Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
11.00 - Wairoro, Halmahera Tengah
Hadir
30
Jul 2025
Penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP
10.00 - Jakarta
Hadir
22
Jul 2025
Pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
10.00 - Rumah Jabatan Gubernur, Ternate
Hadir
30
Jul 2025
Penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan Fakultas Kedokteran UI
10.00 - Ternate
Hadir

Ruang Multimedia

Link