Satgas Terbentuk, Wagub Malut Gerak Cepat Konsolidasi Kelembagaan KDMP

SOFIFI, - Menindaklanjuti Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, di Bali pada 8 Agustus lalu.

Wakil Gubernur Maluku Utara, didampingi Kepala BI Maluku Utara, pimpin rapat membahas percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Maluku Utara, di ruang Rapat Bidadari, Selasa (12/8).

Satgas Koperasi Merah Putih Pemprov Malut terbentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 336/KPTS/MU/2025 tanggal 28 Mei 2025. SK ini menandai Satgas Koperasi Merah Putih mulai bekerja secara resmi untuk melakukan percepatan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendukung penuh dari sisi penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemenuhan kebutuhan SDM koperasi untuk mendukung operasional yang efektif; serta digitalisasi proses bisnis dan pengelolaan database koperasi sebagai langkah menuju pengelolaan yang modern dan terintegrasi.

Dihadiri Jajaran Satgas KDMP, Sarbin Sehe mengungkapkan, rapat dilaksanakan dalam upaya mendukung akselerasi program nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang penguatan koperasi di seluruh Malut.

“Sejarah koperasi sudah dimulai sejak tahun 1982, dengan berbagai macam perubahan nama”,

“KDMP tidak hanya berperan memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen, tetapi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat” tutur Wagub.

Kepala BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan memberikan apresiasi program Koperasi Merah Putih ini, komitmen Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyatnya terutama dalam hal ketersediaan pangan.

“Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mengamanatkan usaha koperasi mencakup sembako, apotek, logistik, cold storage/pergudangan dan usaha lainnya” kata Dwi Indrawan menjelaskan.

Dikatakannya, koperasi juga bertindak sebagai off tacker. Ia kemudian mencontohkan koperasi di Jawa bertindak sebagai off tacker beberapa komoditas, seperti hasil pertanian, peternakan yang nantinya di jual ke mitra seperti Aeon, Hypermart.

Prospek usaha, kemampuan membayar serta kinerja koperasi seperti keuntungan menjadi dasar mitra perbankan nantinya dalam memberikan modal kepada KDMP, tutur Dwi.

Saat ini kami BI masih menunggu juknis dari Pemerintah terkait skema pengajuan pembiayaan, tutupnya.

Berdasarkan paparan materi dalam rapat, ada  enam tugas utama Satgas KDMP Malut. Ke enam tugas utama tersebut yaitu, koordinasi perumusan kebijakan/regulasi, menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembentukan KDMP, memastikan kesiapan badan hukum, Thebotlenecking pada KDMP, memberikan arah kebijakan dan memutuskan secara cepat Thebotlenecking.

Sekretaris Satgas KDMP, Wa Zaharia menyebutkan by data Maluku Utara sudah 100% terbentuk Koperasi Desa Merah Putih.

“118 Koperasi Kelurahan, 1.067 Koperasi Desa dan total 2.543” rincinya.

Wa Zaharia menjelaskan baru 6 koperasi yang baru melaksanakan aktivitas, yaitu Halmahera Tengah 3 koperasi, Halmahera Utara 1 koperasi serta Kota Ternate 2 kelurahan.

“Aktivitas koperasi paling lengkap ada di Koperasi Wairoro, stakeholder seperti Pertamina, Bulog dan lainnya sudah bekerja sama disana” jelas Wa Zaharia singkat.

Wagub meminta, dalam menunggu juknis dari Pemerintah Pusat, Satgas segera mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mentaktisi operasional KDMP.

Semua yang tergabung dalam Satgas sudah memiliki tupoksi masing-masing, walau begitu tentu kita tetap bekerja secara tim, memiliki satu tujuan yang sama yaitu menyukseskan program ini untuk membantu masyarakat Maluku Utara, ujar Wagub menutup rapat. (AdpimMalut25)