"Saya titip, belanja negara harus digunakan secara efektif dan efisien. Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas. Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena nilai dana yang dikucurkan dari Pusat ke Daerah cukup besar".

Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga mengemukakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Pertama, penganggaran tidak sesuai dengan substansi. Kedua, kelebihan pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket meeting. Ketiga, kelebihan pembayaran modal, Keempat, pertanggungjawaban belanja kurang tertib. Kelima, realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya. Keenam, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi. Ketujuh, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai.

Acara dihadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari Eselon 1 lingkup Kemendagri, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Lingkup Kemendagri, serta peserta dari 34 provinsi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan (BPKAD), Asisten III, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Organisasi, serta Kepala Bidang Anggaran

Sementara dari Provinsi Maluku Utara sendiri yang hadir dalam sosialisasi tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan, SE, M.Si, ketua DPRD Provinsi Ibu Alien Mus, kepala Bapeda Drs. Syamsuddin Banyo, Asisten II Anwar Husen, Asisten III Salmin Janidi, Inspektur Ahmad Purbaya, sekertaris Dewan Abubakar Abdullah, Kepala Bidang Anggaran Agung Sri Sadono, kepala Biro Humas dan Protokol Muliadi Tutupoho. (Hms).