Sekprov Malut Tekankan Pentingnya Koordinasi dalam Pengelolaan BPJS

RP/III/08.12.2025/PROVMALUT
#Sekprov Malut Tekankan Pentingnya Koordinasi dalam Pengelolaan BPJS#

TERNATE - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Syamsuddin A. Kadir, M.Si, menegaskan bahwa koordinasi antar-instansi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Pembahasan BPJS yang berlangsung di Kediaman Eks Crysant, Senin (08/12/25).

Dalam arahannya, Sekda menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan BPJS dan memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. “Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh Sekkot Ternate Dr. Rizal Marsaoly, perwakilan BPKAD Provinsi, Kadis Sosial Provinsi Malut Zen Kasim, mewakili Kadis Kesehatan Provinsi Malut, Kepala BPKAD Kota Ternate, serta perwakilan OPD terkait Kota Ternate.

Ringkasan pembahasan antara lain:
- BPKAD Provinsi memaparkan status keuangan BPJS di tingkat provinsi, termasuk realisasi anggaran tahun 2025 dan estimasi kebutuhan dana untuk tahun 2026.
- BPKAD Kota Ternate melaporkan data kepesertaan BPJS di wilayah kota, mengidentifikasi kendala penagihan iuran, dan mengusulkan perbaikan alur pencairan dana.
- Dinas Sosial Provinsi menyoroti peran verifikasi data kepesertaan bagi masyarakat kurang mampu serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan kasus khusus.
- Perwakilan Dinas Kesehatan memberikan update mengenai layanan klinik dan rumah sakit mitra BPJS serta kendala administrasi di lapangan.
- OPD terkait Kota Ternate membahas sinergi program kesehatan masyarakat dengan BPJS, termasuk sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan upaya meningkatkan kepatuhan iuran.

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting, antara lain penyesuaian besaran iuran untuk tahun 2026, peningkatan mekanisme verifikasi data kepesertaan, dan optimalisasi penggunaan dana BPJS untuk program preventif.

Keputusan rapat ini adalah:
- Rapat lanjutan dijadwalkan pada akhir Januari 2026 untuk menindaklanjuti usulan penyesuaian iuran.
- Dibentuk tim kerja gabungan antara BPKAD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan guna memperbaiki sinkronisasi data kepesertaan.

Sekda menutup pertemuan dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan demi pelayanan BPJS yang lebih baik bagi masyarakat Maluku Utara.(HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi Kegiatan Klik di sini