Gubernur Malut Apresiasi Program ProSerat, 50 Orang Yang Ikut ProSerat Ini Harus Serius dan Harus Lulus

TERNATE- Listrik merupakan kebutuhan dasar, dan kita saat ini sudah berada di zaman digitalisasi. Olehnya itu, semua kerja termasuk proses belajar mengajar dan mencari nilai ekonomi membutuhkan listrik. Merdeka dari gelap adalah hak rakyat dan tugas pemerintah adalah memastikan semua rumah di Malut teraliri listrik dan hidup mereka menjadi tenang. Hal itu disampaikan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, pada acara Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat (ProSerat), pada Senin (15/9) di Bella Hotel Ternate.

Gubernur mengapresiasi program ProSerat dari Kementerian ESDM ini, karena baru pertamakali dilakukan di Malut yang melibatkan masyarakat secara langsung.

"Kegiatan ini sangat penting dan positif, karena menghadirkan masyarakat untuk dilatih skil serta kompeten menjadi tenaga instaler listrik yang siap dipakai untuk kebutuhan di bidang kelistrikan tegangan rendah," ungkapnya.

Menurut Gubernur, banyak terjadi musibah kebakaran di rumah warga, gedung swasta dan perkantoran akibat dari pemasangan instalasi listrik yang mungkin melibatkan tenaga yang tidak kompeten,  sehingga hal ini menjadi penting untuk melibatkan masyarakat ikuti dalam program ProSerat.

"Saya berpesan kepada 50 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota yang ikut dalam program ini agar benar-benar serius mengikuti praktek dan materi yang nantinya disampaikan, sehingga menjadi bekal ilmu untuk adik-adik sekalian, ini juga tentunya untuk menghindari terjadinya kebakaran akibat dari listrik," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini di Malut sudah 90 persen elektrifikasi, tetapi masih ada 78 Desa yang terbagi di dua Kabapaten yakni, Halsel dan Taliabu yang belum ada listrik, dengan hadirnya prorgram ini diharapkan dapat menbantu kerja lapangan dalam hal eletrifikasi serta mengembangkan peluang kerja di daerah.

Pemprov dalam program kerja 5 tahun kedepan bersama PT. PLN pada Desember ini ada penambahan kapasitas/daya mesin 20+10 megawatt di Halut, di Sula ada penambahan 5 megawatt, di Sofifi penambahan 6 megawatt dan Morotai 10 megawatt, tentu disetiap penambahan akan membutuhkan tenaga ahli kelistrikan, sehingga harapannya SDM yang sudah tersertifikasi ini bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai ekonimi yang lebih layak.

Gubernur juga menambahkan, penting untuk dilakukan kerja sama antar semua pihak, sehingga sekolah kejuruan (SMK dengan jurusan kelistrikan), begitu mereka lulus sudah memiliki sertifikat dan siap untuk di rekrut pada industri terkait dalam hal ini PT. PLN atau kontraktor yang berhubungan dengan kelistrikan.

"Tujuan belajar adalah bagaimana merubah pengetahuan menjadi nilai ekonomis, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujarnya.

Gubernur perempuan pertama di Malut ini juga berpesan kepada Kadis ESDM Malut, untuk terus mengupgrade rumah-rumah penduduk yang belum teraliri listriknya untuk segera mencari solusi bersama dengan anggaran yang ada.

Terkait dengan itu, beberapa kepala daerah di Malut menurut Gubernur telah berkomitmen mengalokasikan sebagian anggaran melalui dana ADD untuk pemasangan listrik, seperti di Morotai, Haltim, Halteng dan Halsel. 

"Terdapat kurang lebih 360 ribu rumah yang menjadi pelanggang PLN, dan masih berapa banyak rumah warga yang belum teraliri listrik, sehingga rencana kerja yang dibuat pemprov benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, dalam sambutannya mengatakan listrik selain bermanfaat, juga berpotensi berbahaya jika digunakan tidak sesuai standar, tidak sesuai peruntukan serta dipasang oleh orang yang tidak kompeten.

Harus dilakukan melalui Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan pengamanan lainnya untuk instalasi tenaga listrik dapat digunakan Gawai Protek Arus Sisa (GPAS), alat ini dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya akan setrum dan bahaya kebakaran akibat listrik.

"Harusnya instalasi listik dipasang oleh tenaga (SDM) yang berkompeten atau bersertifikat," katanya.

Lebih lanjut ia melaporkan kepada Gubernur bahwa, program ProSerat ini sudah berjalan sejak 2022, dan sudah diikuti kurang lebih 932 orang di berbagai Provinsi. Untuk tahun 2025 ini hanya diikuti oleh 350 peserta termasuk di Malut, Sumbar, Sulut, Maluku, Papua dan Papua Barat Daya.

Sasaran ProSerat adalah untuk personil yang memasang kategori instalatir level II atau tenaga pertukangan dan masyarakat luas yang bertalenta untuk memasang instalasi listrik.

"Sertifikat yang didapat ini akan berlaku di seluruh Indonesia. Kami juga akan membantu untuk menyalurkan tenaga ini ke Badan usaha yang membutuhkan tenaga tekniknya. Tercatat 19  badan usaha lokal Malut yang bisa memanfaatkan tenaga teknik  yang sudah bersertifikat ini," ucapnya.

Ia juga menambahkan, di Kementerian ESDM ada program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan dana APBN, sehingga diharapkan pemrov Malut dapat menyampaikan usulan untuk masyarakat yang belum mampu memasang listrik (sambung baru listrik) termasuk juga perluasan jaringan listrik misalnya, di pulau-pulau terpencil yang belum ada penerangan lampu jalan.

"Jaringan sambung listrik baru dan penerangan lampu jalan yang nanti dipasang akan menjadi aset PT. PLN," ungkapnya.

Terkait dengan program ProSerat ini salah satu peserta, Benoni Kolotjutju, dari Desa Daru Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini cukup bagus.

"Saya berterimakasih dengan dilakukannya kegiatan ini, karena sangat membantu kami dalam mendapatkan sertifikasi, serta ada penambahan ilmu yang lebih mendalam terkait dengan instalasi listrik tegangan rendah," akunya. (Humas/Adpim)