Menkopolhukam Canangkan Gerbangdutas di kapubaten Pulau Morotai

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Ham Purnawirawan Jendral Wiranto Senin (18/3/19) melakukan kunjungan ke kebupaten Pulau Morotai dalam rangka mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2019 yang bertempat di halaman kantor bupati.

Saat memberikan sambutan menkopolhukam menjelaskan bahwa di masa yang lalu kita menganut apa yang diwariskan oleh penjajah belanda. Menurutnya Belanda dulu memperkuat posisinya di pulau Jawa karena di sana pusat pemerintahan, juga pusat perkebunan dan pusat pabrik-pabrik mereka. Jelasnya. 

Olehnya itu menurut menpolhukam, pada saat kita sudah menjadi NKRI wilayah kita menjadi luas tidak boleh lagi kita berpusat ke pulau Jawa.

"Semua daerah harus kita perkuat agar pertahanan wilayah kita, keamanan wilayah kita menjadi merata" katanya. 

Dirinya juga menyampaikan rasa bersyukur terhadap Presiden Joko Widodo yang telah berani untuk menerobos kebijakan-kebijakan nasional yang berorientasi kepada membangun dari pinggiran. 

Selain itu, Wiranto juga menyampaikan terkait Anggaran, menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memang akan mendukung pembangunan ini. Pembangunan baginya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada anggaran. 

"Untuk anggaran 2018 sebesar Rp. 12, 46 triliun dengan realisasi sebesar Rp 11, 15 triliun dan pada tahun 2019 sekarang ini alokasi anggaran sebesar Rp.11, 24 triliun termasuk untuk Kabupaten Pulau Morotai dialokasikan sebesar Rp.776,69 miliyar". Terangnya. 

Dirinya juga berharap semakin besar anggaran yang disalurkan ke wilayah perbatasan maka sasaran-sasaran untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI itu segera dapat terwujud. Harapnya.

Sementara Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc saat menyampaikan sambutan menginginkan kedepan Kabupaten Pulau Morotai dapat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi yang maju. Menurutnya, Sebagai daerah yang sangat strategis berbatasan dengan negara-negara semisal Jepan dan Fhilipina dapat menjalin hubungan kerja sama dalam konteks perdangangan.

"Jarak yang begitu dekat ini maka Kabupaten Pulau Morotai harus menjadi lumbung ikan sebagai tempat pengekspor ikan dengan negara-negara perbatasan". Katanya.

Selain itu, gubernur juga berharap terkait anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masayarakat. Ungkapnya

Sementara sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro dalam sambutan tertulisnya mengatakan, dalam rangka mengakselerasi pembangunan perbatasan negara Badan Nasional Perbatasan Negara telah menyelenggarakan kegiatan mencanangkan Gerbangdutas dengan tema sinergi Pusat- Daerah untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI.

Maksud dari kegiatan ini lanjutnya, mensosialisaikan kebijakan dan program pembangunan perbatasan negara sekaligus menyerap aspirasi dan melakukan peninjauan lapangan untuk mengindentifikasi berbagai permasalahan pengelolaan perbatasan negara dan merumuskan solusi pemecahannya. 

"Momentun ini juga kita manfaatkan untuk mendorong 13 Provinsi dan 41 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara untuk membentuk badan pengelolaan perbatasan daerah (BPPD) dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri  no 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelolaan perbatasan di daerah". Jelasnya.

Sementara Bupati Pulau Morotai Benny Laos mengatakan bahwa, merujuk pada visi nawacira ke tiga presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa  dalam kerangka NKRI dan peraturan Presiden no 34 tahun 2015 tentang tata ruang kawasan perbatasan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

"kami tuangkan dalam jabaran visi  RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai adalah pembangunan ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Jelasnya. 

Kegiatan Gerbangdutas ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis mesin pengolah kopra, Kartu asuransi nelayan 

Dan bantuan renovasi rumah tidak layak huni serta dilakukannya pelayanan administrasi pendudukan yaitu KTP elektronik, kartu identitas anak dan kartu keluarga akta kelahiran yang akan diserahkan langsung kepada masyarakat. Adapun kegiatan ini pula juga di isi dengan penandatangan parasasti kantor camat morotai selatan barat dan puskesmas perawatan Tilei oleh Menkopolhukam. Usai kegiatan Menteri beserta rombongan melakukan peninjauan hasil pembangunan di beberapa titik. 

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh wakil Gubernur Kepulauan Riau Edy Nasution, forokopimda Malut, forkopimda Kabupaten Pulau Morotai, Anggota DPRD pulau Morotai dan pinpinan SKPD lingkup Kabupaten Pulau Morotai.