Pemprov Malut Bentuk Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

SOFIFI, Dalam rangka mendukung optimalisasi ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, Wakil Gubernur Maluku Utara bersama Ketua Regional MBG Maluku Utara, duduk bersama dalam rangka pembentukan Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Selasa (29/7).

Hadir pula Sekprov Maluku Utara, Ketua Regional MBG Maluku Utara, Asisten I, Kepala Dinas Pangan, Plt Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Perwakilan terkait.

Sebagai moderator Samsuddin A Kadir membuka jalannya rapat berujar, bahwa pembentukan Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini penting kaitannya dalam kelancaran MBG di Maluku Utara sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai informasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyampaikan tiga instruksi Menteri Dalam Negeri yang diikutinya saat zoom bersama.

Pertama, 31 Juli SK pembentukan satgas harus sudah berada diserahkan ke Kemendagri, maka kita musti langkah cepat, tandas Kadri.

Kedua, pembentukan Satgas SPPG, sebagai Pembina Forkopimda dan Wakil Gubernur bertindak sebagai Ketua Satgas serta Sekprov sebagai Wakil Ketua.

Ketiga, penyediaan gedung idle untuk digunakan sebagai Kantor MBGS.

“Kantor ini nantinya akan digunakan sebagai pusat koordinasi bersama dengan SPPG” jelasnya.

Ketua Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Malut, Muhammad Ramli mengatakan, dari BGN telah mengirimkan 180 orang yang akan bertugas mendampingi Satgas ini yang nantinya bertugas khusus di wilayah Maluku Utara.

Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, paparnya.

Concern yang dibahas dalam rapat terkait bagaimana kelancaran distribusi makan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, hal ini disebutkan Plt Dinas Pendikakan Kebudayaan, Abubakar Abdullah.

Dheni Tjan, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara melaporkan lokasi penempatan SPPG beberapa sudah siap yaitu Halmahera Tengah 13 titik dan Halmahera Selatan 3 titik.

“Halteng dan Halsel sudah siap, untuk Kabupaten/Kota lain sedang dalam proses” ujar Dheni Tjan.

Sebagai informasi, manfaat Makan Bergizi Gratis di Provinsi Maluku Utara, 11.893 untuk SMA, 2.400 untuk MA sedangkan 3.299 untuk SMK dan SLB 191. Proyeksi dana MBG di Maluku Utara memakan anggaran 1,3 Triliun. (AdpimMalut2025)