TPID Identifikasi Sejumlah Masalah Ekonomi di Malut

SOFIFI - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama anggota dan perwakilan dari kabupaten kota, untuk membicarakan terkait pengembangan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.

Mewakili Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Sri Hatari membuka secara resmi Rakor yang di gelar di Aula Melati, Kantor Gubernur Lantai IV, Sofifi, pada Kamis, 12 Mei 2022 kemarin.

"Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada Triwulan I 2022 terhadap Triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 7,10 persen," ungkap Sri Hatari saat membacakan sambutan Gubernur Malut.

Kemudian dari sisi produksi, lanjut Sri Hatari, lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,74 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 39,23 persen. Dengan kata, pertumbuhan ekonomi Malut secara konsisten menunjukan angka pertumbuhan yang positif.

Disampaikan, tercatat lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar pada perekonomian Malut yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan, bahkan tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,57 persen pada tahun 2022.

Namun dari sini tercermin bahwa lapangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang sebenarnya merupakan sektor potensial, belum dikelola dengan optimal, perlu upaya dari berbagai stakeholder untuk membangkitkan kembali lapangan usaha ini agar menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif.

Disamping itu, peran UMKM yang bergerak di bidang pangan juga merupakan salah satu tulang punggung pergerakan perekonomian, selain menghasilkan keuntungan bagi pemilik usaha, juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Untuk Inflasi Maluku Utara pada triwulan I 2022 mengalami inflasi sebesar  sebesar 0,82 persen. Beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan inflasi April 2022 di Kota Ternate adalah Tarif Angkutan Udara dan Bahan Bakar Rumah Tangga," paparnya.

Sri Hatari menyampaikan harapan Gubernur, agar terus menjalin kerjasama yang  baik dan bersinergi semua pihak terkait, sehingga tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang baik di Provinsi Malut.

“Untuk itu, Gubernur berharap dengan adanya Rapat Koordinasi TPID Tahun 2022 ini semakin menguatkan kesolidan di antara TPID serta stakeholder pendukung dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang baik di Provinsi Malut” tandasnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Kepala Biro Ekonomi Setda Malut, Marwan Polisiri mengatakan Rakor  ini merupakan rapat kedua untuk membahas terkait Penanganan Inflasi di Provinsi Maluku Utara, karena tugas dan fungsi provinsi sebagai koordinator bagi kabupaten kota, sehingga pertemuan kali ini dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten kota se - Provinsi Maluku Utara.  (**/red.)